57 Pimti Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Dirotasi, Termasuk di Bengkulu

BENGKULU - Sebanyak 57 Pimpinan Tinggi Pratama jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia resmi melantik pada senin (18/3). Para pimti tersebut dilantik untuk berbagai jabatan baru baik di Unit Eselon I maupun Kantor Wilayah. Tour of Duty tersebut juga terjadi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) diantaranya Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang sebelumnya dijabat oleh Anak Agung Gde Krisna, sekarang dijabat oleh Supriyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengamanan dan Intelijen pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Anak Agung Gde Krisna Sendiri resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, menggantikan Mhd Jahari Sitepu yang mendapat amanah baru menjadi Direktur Pelayanan Tahanan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sementara itu, Marselina Budiningsih yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, resmi dilantik pada jabatan baru sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggantikan pejabat sebelumnya Jumadi. Jumadi sendiri dipercaya untuk menggantikan Supriyanto sebagai Direktur Pengamanan dan Intelijen pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.  

Pergantian jabatan Pimti Pratama juga terjadi di Kanwil Kemenkumham Bengkulu dimana Victor Manurung yang dilantik sebagai Kepala Divisi Keimigrasiaan Kanwil Kemenkumham Bengkulu menggantikan Ramdhani yang dilantik pada jabatan baru sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Kemudian ada juga nama Machyudie yang dilantik sebagai Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Bengkulu menggantikan Achmad Brahmantyo Machmud yang dilantik pada jabatan baru sebagai Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat.

Dalam Upacara Pelantikan tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menegaskan agar para pejabat yang dilantik dapat menjadi leader yang mengilhami pekerjaanya, mengandalkan kemauan baik, memancarkan kasih, menginspirasi, kolegalisme serta membangkitkan rasa hormat kepada seluruh jajaran. Yasonna juga menekankan kepada seluruh jajaran agar mampu mengambil peran strategis dan mendukung suksesnya fokus kegiatan utama yaitu menyusun kebijakan sebagai fondasi kebijakan dalam lima tahun kedepan pada dokumen Renstra 2025-2029, memantapkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menguatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Implementasi Reformasi Birokrasi tematik yang berdampak.

“Untuk menyukseskan berbagai program dan kegiatan perlu tekad dan kesungguhan serta teamwork yang tangguh. Para pejabat yang baru dilantik saya harap tidak berperan menjadi bos, tapi menjadi leader yang mengilhami pekerjaanya, mengandalkan kemauan baik, memancarkan kasih, menginspirasi, kolegalisme serta membangkitkan rasa hormat. Beri kewenangan kepada anggota dengan baik, tapi tetap kontrol. Maka jadilah seorang pemimpin, bukan menjadi bos," tegas Yasonna.