Rutan Bengkulu Tingkatkan Pemahaman Pengadaan Barang/Jasa Lewat Sosialisasi Perpres 46/2025
Bengkulu – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bengkulu mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (16/5). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pemahaman seluruh instansi, termasuk jajaran pemasyarakatan, mengenai regulasi terbaru dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan.
Sosialisasi ini digelar oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan diikuti oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan.
Dalam sosialiasi tersebut dijelaskan bahwa Perpres No. 46 Tahun 2025 merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yang bertujuan menciptakan tata kelola pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Perpres ini juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital serta kebutuhan pengadaan yang semakin dinamis di lingkungan pemerintah.
Kepala Rutan Bengkulu, Yulian Fernando dalam keterangannya usai kegiatan, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan sosialisasi tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat penting agar seluruh jajaran memahami aturan baru yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terutama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas di lingkungan Rutan.
“Melalui sosialisasi ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait prosedur, mekanisme, dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Perpres 46 Tahun 2025. Ini penting untuk menjamin bahwa pengadaan di Rutan Bengkulu berjalan sesuai aturan, serta mendukung semangat reformasi birokrasi,” ujar Yulian.
Sosialisasi ini membahas sejumlah poin penting dalam Perpres terbaru tersebut, antara lain penguatan peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement), serta upaya pencegahan praktik korupsi dalam proses pengadaan. Selain itu, juga dibahas kebijakan afirmatif terhadap pelaku usaha kecil dan koperasi, serta kemudahan pengadaan untuk instansi dengan kebutuhan mendesak atau lokasi terpencil.
Kegiatan ini juga membuka sesi tanya jawab, di mana peserta dari berbagai instansi, termasuk perwakilan dari Rutan Bengkulu, dapat menyampaikan pertanyaan dan masukan secara langsung kepada narasumber dari LKPP.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh aparatur negara, termasuk jajaran pemasyarakatan, dapat menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban. Hal ini tidak hanya akan mendorong efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan profesional.
