Belanja Pegawai Bengkulu Membengkak, DPRD Provinsi Bengkulu Desak Evaluasi TPP Rp400 Miliar

Wartaprima.com - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edward Samsi, menyoroti besarnya porsi belanja pegawai dalam APBD 2025 yang telah mencapai 41 persen. Angka ini jauh melampaui batas ideal 30 persen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Edward mengingatkan, jika tak ditekan hingga 30 persen pada 2027, transfer keuangan dari pemerintah pusat berpotensi dipotong. “Beban terbesar saat ini berasal dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) lebih dari Rp400 miliar. Ini harus dikaji ulang agar sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujarnya, Sabtu (20/9/2025).

Ia juga menyarankan penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menekan biaya pegawai dan operasional. “Tidak perlu banyak OPD, yang penting efektif. Ortala harus evaluasi beban kerja,” tegas legislator asal Kepahiang itu.

Menurutnya, efisiensi belanja pegawai penting agar anggaran dapat dialihkan ke program prioritas, seperti pengadaan ambulans dan perbaikan infrastruktur. “Kebijakan ini memang tidak populis, tapi demi kepentingan rakyat,” pungkas Edward. (Adv)