Sudah 5 Bulan Perangkat Desa Tawang Rejo Bertahan Tanpa Gaji, Ke Mana Bupati?
Seluma -- Di tengah hamparan sawit yang menghijau dan semilir angin Air Periukan yang sejuk, Desa Tawang Rejo menyimpan kegelisahan yang tak terlihat oleh mata. Bukan tentang gagal panen atau bencana alam. Tapi soal hal yang paling mendasar dalam roda pemerintahan desa: gaji perangkat yang tak kunjung cair hingga awal Mei 2025.
Poniman, Kepala Desa Tawang Rejo, menarik napas panjang sebelum menjawab pertanyaan kami pada Sabtu, 3 Mei 2025. Di wajahnya terpancar kelelahan yang tidak hanya karena aktivitas harian, tapi juga beban moral sebagai pemimpin yang tak bisa memberikan kepastian pada para aparat yang dipimpinnya.
"Alhamdulillah... belum sampai hari ini," ucap pria asli Purworejo, Jawa Tengah, itu lirih, separuh pasrah, separuh berusaha tertawa.
Bukan hanya soal penghasilan tetap (Siltap) yang belum juga mereka terima sejak awal tahun. Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pun belum juga menyentuh kas desa. Padahal, menurut Poniman, semua syarat administratif sudah mereka penuhi. Desa sudah siap, tapi uangnya belum datang.
Kondisi defisit dan efisiensi anggaran di tingkat pusat disebut menjadi penyebab. Namun, bagi para aparat desa, penjelasan itu tidak cukup untuk membayar utang di warung. Apalagi ketika menjelang lebaran lalu, harapan satu-satunya adalah gaji yang ternyata belum juga masuk.
"Ada Kadus, ada Kaur yang sampai pinjam uang ke sesama perangkat. Kami ini saling bantu. Tapi lama-lama, siapa lagi yang bisa dipinjam?" cerita Poniman. Senyumnya pahit, matanya berkaca-kaca.
Tak hanya perangkat yang terdampak. Warga miskin penerima BLT DD—sebanyak 38 hingga 39 orang, mayoritas lansia dan janda—pun ikut merasakan perihnya keterlambatan ini. Mereka datang silih berganti ke rumah Poniman, membawa satu pertanyaan yang sama: “Kapan BLT cair?”
"Senin kemarin ada yang datang. Saya cuma bisa bilang, sabar ya bu... Belum ada tanda-tanda cair," ujar Poniman, mencoba menahan perasaan bersalah yang makin menumpuk.
Kenyataan ini sungguh ironis. Di saat desa lain mulai menjalankan program pemberdayaan, Tawang Rejo harus berkutat dengan urusan paling dasar: bagaimana agar aparat tetap bisa makan dan warga tetap bisa berharap.
Poniman tak menutupi bahwa efisiensi dana desa juga berdampak pada pengurangan alokasi—sekitar Rp25 juta dari tahun lalu. Musyawarah desa pun memutuskan langkah pahit: insentif untuk imam, khatib, dan guru ngaji tetap diberikan selama 12 bulan, tapi dengan jumlah yang lebih kecil.
“Saya juga ikut dipotong. Yang penting tetap ada. Jangan sampai jumlah bulannya yang dikurangi,” tegasnya, menolak menyerah.
Kini, Tawang Rejo tak hanya menunggu uang. Tapi juga keadilan. Mereka menanti sikap dari pemerintah kabupaten, khususnya dari Bupati Seluma, untuk mengerti bahwa di balik keterlambatan anggaran, ada manusia yang bertahan di ujung harapan.
"Tuntutan sosial kami tinggi. Hajatan, pernikahan, kematian—semua kami hadiri. Tapi kami pulang tanpa gaji. Rata-rata sekarang sudah berutang semua," tutup Poniman. (Franky)
