Skip to main content
x

DPRD Sampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Empat Raperda

Wartaprima.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, sampaikan pandangan umum fraksi -fraksi DPRD terhadap empat (4) Rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Malang, Rabu (1/12/2021). 

Empat Raperda tersebut antara lain; bentuk, besaran dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Pengelolaan Keuangan daerah; Lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan; serta perubahan ke-tiga atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (PD). Empat Raperda ini, telah disampaikan Bupati Malang, Kamis (25/11/2021) lalu, kata juru bicara DPRD Kabupaten Malang, Ahmad Daniyal.

Menurut Daniyal, Raperda tentang bentuk, besaran dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah atau retribusi daerah di KEK, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Timur. Secara prinsip DPRD Kabupaten Malang, menerima Raperda tesebut untuk dilakukan pembahasan pada tahap selanjutnya. 

Pembahasan subtansi Raperda itu, akan dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang. Namun, DPRD perlu mendapatkan informasi sejauh mana perkembangan pembangunan di Kawasan KEK Singhasari, sebelum dilakukan pembahasan. 

Karena itu, Pemerintah Daerah dan badan usaha pengelola KEK Singhasari, diharapkan memberikan pemahaman dan wawasan pelaksanaan pengembangan pembangunan KEK Singhasari dihadapan DPRD Kabupaten Malang.

Sementara, Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, menurut juru bicara DPRD, sangat teknis sehingga perlu dilakukan pembahasan yang detail oleh DPRD dengan tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang.

Pasalnya, Raperda ini memuat beberapa ketentuan. Diantaranya; organ pengelola keuangan di Pemerintah daerah dan PD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, laporan realisasi semester pertama dan perubahan APBD, kekayaan dan utang daerah, penyelesaian kerugian keuangan, serta Informasi keuangan daerah dan pembinaan/pengawasan. 

Raperda tentang lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, lanjut juru bicara DPRD, merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian. Terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. 

Sehingga, tujuan dari pembentukan Raperda ini, bisa mendudukkan fungsi LKD dan LKK sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, mendayagunakan LKD dan LKK dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Selanjutnya, Raperda tentang perubahan ke-tiga atas Perda Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, merupakan amanat dari peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada Instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi dan Permendagri Nomor 25 tahun 2021, tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Secara prinsip DPRD sangat mendukung Raperda ini untuk dapat dilakukan pembahasan. Intinya, DPRD berpendapat bahwa ke-empat Raperda di atas, secara teknis dan yuridis, layak untuk dibahas pada tingkat pembahasan berikutnya sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, demikian Daniyal. 

  • Total Visitors: 924828

Facebook comments

Promotion

Adsense Page