Skip to main content
x
lapas perempuan

Gelar MoU, Lapas Perempuan Bengkulu Gandeng SLBN 1 Kota Laksanakan Pelatihan Bahasa Isyarat

Bengkulu - Lapas Perempuan Bengkulu telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Pelatihan Bahasa Isyarat dengan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 1 Kota Bengkulu, Selasa (30/7).   Bertempat di SLBN 1 Kota Bengkulu, penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Kalapas Perempuan Bengkulu, Gayatri Rachmi Rilowati, dan Kepala SLBN 1 Kota Bengkulu, Resi Yusni Marlita, didampingi Kasi Binadik dan Giatja Melina Sandriyanti beserta staff. 

Penandatanganan MoU ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan pelayanan yang optimal bagi kelompok rentan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat serta sebagai peningkatan Pelayanan Pulik berbasis HAM (P2HAM). Salah satu fokus utama MoU ini adalah pengembangan pelatihan bahasa isyarat, yang dianggap sebagai sarana penting dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada WBP maupun masyarakat, terutama yang memiliki kebutuhan khusus.


Selain itu, dengan adanya MoU ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberagaman dan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh kelompok rentan tersebut..
Gayatri menyampaikan bahwa pelatihan bahasa isyarat ini juga akan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan skill Bahasa Isyarat.
.

“Ini upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada kelompok rentan/penyandang disabilitas. Salah satu nya adalah pelatihan dasar Bahasa Isyarat, yang dianggap sangat penting untuk komunikasi efektif dengan penyandang disabilitas.” pungkas Gayatri.

Sementara itu, Kepala SLBN 1 Kota Bengkulu, Resi Yusni Marlita sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Lapas Perempuan Bengkulu dalam menginisiasi kerjasama ini, dan berharap bahwa pelatihan bahasa isyarat ini akan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat, serta menjadi contoh positif bagi lembaga lainnya dalam memberikan pelayanan yang inklusif dan berbasis HAM.