Kunjungan Tim Divisi Yankumham di Rutan Bengkulu Terakait Monev Survey Kepuasan Publik
BENGKULU - Kamis (16/5), Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu menerima kunjungan dari Tim Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Divisi Yankumham) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Bengkulu. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Rutan Kelas IIB Bengkulu.
Survey IPK dan IKM adalah dua indikator penting yang menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi atau lembaga kepada masyarakat. Dalam kunjungan ini, tim Divisi Yankumham bertujuan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di Rutan Kelas IIB Bengkulu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mampu memenuhi harapan masyarakat.
Kepala Rutan Kelas IIB Bengkulu, Farizal Antony melalui Kasubsi Pelayanan Tahanan, Chandra Sujana, menyambut baik kedatangan tim Divisi Yankumham.
"Kami sangat mengapresiasi kunjungan dan dukungan dari Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Monitoring dan evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami serta memastikan bahwa Rutan Kelas IIB Bengkulu bebas dari praktik-praktik korupsi," ujarnya.
Tim Divisi Yankumham melakukan serangkaian kegiatan dalam kunjungan tersebut. Mereka melakukan pengecekan langsung ke berbagai fasilitas dan layanan yang ada di Rutan Kelas IIB Bengkulu, serta melakukan wawancara dengan petugas dan masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan pelayanan.
"Survey IPK dan IKM ini merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana integritas dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Hasil dari survey ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di Rutan Kelas IIB Bengkulu," jelas Chandra.
Selain itu, tim juga memberikan sosialisasi mengenai pentingnya integritas dan pelayanan prima kepada seluruh staf Rutan Kelas IIB Bengkulu. Diharapkan, dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, dapat terwujud pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
