Lapas Argamakmur Ikuti Rakor Dalam Hak Pilih Warga Binaan Bersama Jajaran Pemprov
BENGKULU - Kalapas Argamakmur Irwan bersama jajaran menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Rabu (22/5). Rapat yang digelar di Ruang Rapat Rafflesia Kantor Gubernur Bengkulu tersebut membahas persiapan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Terutama terkait masalah identitas warga binaan. Rapat dipimpin langsung oleh Asisten I Pemda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, serta dihadiri juga oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Bengkulu, Teguh Wibowo, Komisioner KPU Provinsi, Alpin Samsen, Kepala UPT Pemasyarakatan jajaran Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten dan Kota serta sejumlah pejabat pemda terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Khairil Anwar menegaskan rapat tersebut digelar sebagai upaya dalam mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024, serta memastikan setiap warga negara yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses berdemokrasi. Untuk itu Khairil Anwar meminta kepada semua pihak baik Pemerintah Daerah, KPU maupun UPT Pemasyarakatan dapat bekerja sama dalam memastikan identitas warga binaan Lapas dapat terverifikasi dengan baik, sehingga mereka dapat menggunakan hak politiknya pada Pilkada mendatang.
"Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan hak pilih setiap warga negara yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat terakomodir dengan baik. Untuk itu saya berharap kita semua dapat bekerja sama terutama dalam mengatasi masalah identitas warga binaan yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyalurkan hak pilih mereka," ujar Khairil Anwar.
Senada dengan penyampaian Khairil Anwar, Kadivpas Kemenkumham Bengkulu, Teguh Wibowo juga memastikan bahwa seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan telah berkomitmen untuk memenuhi seluruh hak Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk dalam menyalurkan hak pilih mereka dalam pelaksanaan Pilkada mendatang. Hal ini juga berkaitan dengan upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan yang mungkin saja bisa terjadi selama masa Pilkada.
"Tentunya kami terus berkomitmen untuk dapat memenuhi setiap hak warga binaan, termasuk dalam penggunaan hak pilih mereka pada Pilkada mendatang. Hal ini juga merupakan salah satu upaya kami dalam mengantisipasi munculnya gangguan kemanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada," ungkap Teguh.
