Jelang Pilkada, KPU Mulai Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Bagi Warga Binaan Rutan Bengkulu
BENGKULU - Jelang pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, Rutan Kelas II B Bengkulu menggelar pertemuan penting yang melibatkan berbagai pihak terkait guna membahas persiapan pelaksanaan Pilkada di Rutan Kelas IIB Bengkulu. Pertemuan ini dihadiri oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu, Bambang Meliansyah, Perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teluk Segara, Perwakilan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Malabero dan Perwakilan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Malabero.
Pertemuan yang berlangsung di aula Rutan Kelas II B Bengkulu pada Kamis (27/6) tersebut bertujuan untuk memastikan hak pilih warga binaan tetap terjamin dalam Pelkada 2024 mendatang. Dalam sambutannya, Karutan Bengkulu, Farizal Antony yang diwakili oleh Kasubsi Pelayanan Tahanan, Chandra Sujana menyatakan pentingnya kerjasama antara pihak rutan dan KPU serta jajaran terkait untuk mendata seluruh warga binaan yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
"Kami sangat mengapresiasi kehadiran rekan-rekan dari KPU, PPK, PPS, dan PKD. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh warga binaan yang memiliki hak pilih dapat berpartisipasi dalam pemilu mendatang. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun suara yang hilang," ujar Chandra.
Komisioner KPU Kota Bengkulu, Bambang Meliansyah, dalam kesempatan tersebut menjelaskan prosedur dan tahapan yang harus dilalui untuk memastikan akurasi data pemilih. Dia menekankan pentingnya validasi data yang teliti dan cermat mengingat kondisi khusus warga binaan yang seringkali berpindah-pindah. Selain itu, Bambang juga mengatakan berdasarkan PKPU Nomor 7, terjadi peningkatan jumlah pemilih di 1 TPS. Dimana dalam peraturan terbaru 1 TPS dapat mengakomodir maksimal 600 pemilih.
"Validasi data pemilih di Rutan memerlukan perhatian khusus. Kami harus memastikan bahwa data yang kami miliki adalah data terbaru dan akurat, sehingga proses pemungutan suara bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala. Kami akan bekerja sama dengan pihak rutan untuk mengadakan sosialisasi dan pendataan ulang secara berkala. Selain itu juga terdapat sejumlah perubahan ketentuan berdasarkan PKPU Nomor 7, seperti penambahan jumlah pemilih menjadi 600 pemilih untuk 1 TPS," ungkap Bambang.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan seluruh warga binaan di Rutan Klas II B Bengkulu dapat terdata dengan baik dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi mendatang. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dan lembaga terkait untuk menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mereka yang berada di dalam rutan.
