Skip to main content
x
Lapas Perempuan Bengkulu Ikuti Sosialisasi Pemahaman Bersama Balai Harta Peninggalan

Lapas Perempuan Bengkulu Ikuti Sosialisasi Pemahaman Bersama Balai Harta Peninggalan

Bengkulu -  Kalapas Perempuan Bengkulu, Gayatri Rachmi Rilowati telah mengikuti sosialisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan yang diselenggarakan oleh Balai Harta Peninggalan Medan di Grage Hotel Bengkulu bersama stake holder terkait, Senin (26/8).

Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan penyebarluasan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, demi meningkatkan sinergitas dengan instansi terkait dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat di Kota Bengkulu, Balai Harta Peninggalan Medan menyelenggarakan “Sosialisasi Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Hukum Keperdataan Kepada Masyarakat”

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan ini yaitu Pemaparan Materi “Kebijakan Strategis dalam Mengoptimalkan Peran dan Fungsi BHP” oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, “Eksistensi dan Peran BHP dalam Penetapan / Putusan Pengadilan yang terkait dengan Penyelesaian Permasalahan Perwalian dan Pengampuan” oleh  Pengadilan Tinggi Bengkulu, “Peran dan Fungsi BHP menurut KUHPerdata terkait Ketidakhadiran dan Harta Tidak Terurus” oleh  Universitas Bengkulu, Pemaparan Materi “Peran Tugas dan Fungsi BHP dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Hukum Keperdataan kepada Masyarakat”  oleh Dartimnov M.T. Harahap, Kurator Keperdataan Ahli Madya BHP Medan.

Kalapas Gayatri menyambut baik kegiatan sosialisasi ini, karena diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara Balai Harta Peninggalan dengan stake holder terkait dalam rangka memberikan pelayanan hukum keperdataan yang maksimal kepada masyarakat Kota Bengkulu.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami tentang hak kepemilikan tanah dan tata cara mengurus harta peninggalan.