Jajaran Rutan Bengkulu Ikuti Zoom Meeting Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara
BENGKULU - Rutan Kelas IIB Bengkulu mengikuti kegiatan pemutakhiran data dalam rangka pengawasan dan pengendalian tindak lanjut pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) secara virtual. Acara ini diselenggarakan oleh Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia pada Rabu (18/9).
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan panduan terkait tata kelola pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Pemutakhiran data BMN di lingkungan Kemenkumham menjadi penting mengingat peran vital BMN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi institusi pemerintah, termasuk di Rutan Bengkulu.
Karutan Bengkulu, Yulian Fernando, menyampaikan bahwa partisipasi dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Rutan Bengkulu untuk terus memperbarui dan mengelola data BMN dengan tepat dan transparan. “Kami senantiasa berusaha menjaga integritas dalam pengelolaan BMN, termasuk dalam hal pemindahtanganan dan pemusnahan barang-barang yang sudah tidak digunakan, agar sesuai prosedur dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Yulian.
Selama kegiatan berlangsung, para peserta diberikan pemahaman mendalam tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengawasan dan pengendalian BMN, mulai dari pencatatan, penilaian, hingga proses pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan. Prosedur yang dijelaskan mencakup persetujuan yang harus diperoleh, dokumen pendukung yang diperlukan, serta metode pelaporan yang harus disampaikan kepada pihak terkait.
Tim dari Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa Kemenkumham juga menekankan pentingnya kesesuaian antara data yang tercatat di lapangan dengan data yang tercantum dalam sistem pusat. Hal ini bertujuan agar tidak ada kesalahan atau ketidaksesuaian yang dapat menghambat proses pemindahtanganan atau pemusnahan BMN.
Selain itu, penekanan khusus diberikan pada penghapusan BMN yang dianggap sudah tidak memiliki nilai ekonomis atau manfaat bagi instansi. Proses penghapusan ini harus dilakukan dengan cermat untuk mencegah penyalahgunaan BMN yang sudah tidak terpakai.
Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap unit kerja di bawah Kemenkumham, termasuk Rutan Bengkulu, dapat lebih optimal dalam pengelolaan BMN. Dengan sistem pengawasan yang lebih ketat dan pemutakhiran data yang teratur, Rutan Bengkulu akan dapat memastikan bahwa BMN dikelola dengan baik, sesuai aturan, dan mendukung kelancaran operasional lembaga.
Kegiatan pemutakhiran data ini berlangsung lancar, dan seluruh peserta di Rutan Bengkulu menyatakan siap untuk menindaklanjuti hasil dari acara tersebut.
