Rapat Monev Peningkatan Kualitas Pelayanan Publlik Berbasis IPK dan IKM Dihadir Rutan Bengkulu
BENGKULU - Rutan Kelas IIB Bengkulu menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu di Aula Soekarno pada Rabu (25/9). Acara ini dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri dari jajaran Kanwil Kemenkumham Bengkulu, termasuk para pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pengawas.
Dalam sambutannya, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Machyudhie, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Santosa, menekankan perubahan penting terkait terminologi IPK-IKM menjadi SPAK-SPKP (Survei Persepsi Anti-Korupsi dan Survei Persepsi Kepuasan Publik) sesuai pedoman teknis dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Meskipun dalam DIPA Tahun 2024 masih digunakan istilah IPK-IKM, penyesuaian akan segera dilakukan seiring dengan penggunaan istilah baru tersebut. “Survei ini sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani),” ujar Machyudhie.
Pada sesi pemaparan, Yosep Oktavianus Sitohang, SST, M.Stat., Statistisi Ahli Madya dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, menjelaskan pentingnya pengukuran kualitas pelayanan publik berbasis data yang akurat. Menurut Yosep, survei ini memiliki tahapan yang harus diperhatikan dengan seksama, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, hingga penyebarluasan hasil survei. Ia juga menyebutkan bahwa data dari survei ini akan digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham, khususnya di Bengkulu.
Kegiatan ini mendapat tanggapan positif dari Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Bengkulu, Hengki Alowan, yang turut hadir dalam acara tersebut. Menurut Hengki, kegiatan monitoring dan evaluasi seperti ini sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan publik di Rutan Bengkulu. "Dengan adanya survei ini, kita dapat mengetahui secara objektif area mana yang perlu diperbaiki, baik dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Saya sangat mendukung pelaksanaan survei ini dan berharap hasilnya dapat memacu peningkatan pelayanan di Rutan Bengkulu," kata Hengki.
Lebih lanjut, Hengki juga mengapresiasi materi yang disampaikan oleh para narasumber, terutama terkait pengukuran data survei. Ia menyatakan bahwa survei berbasis data yang valid dan akurat sangat penting untuk memastikan bahwa penilaian terhadap pelayanan publik benar-benar mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. "Data yang akurat akan menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM," tambahnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham Bengkulu, serta mempercepat proses reformasi birokrasi yang berintegritas dan melayani masyarakat dengan lebih baik.
