Diskusi Strategi Implementasi Permenkumham, Pegawai Lapas Curup Diminta Ikut Sosialisasikan
Curup - Diskusi Strategi Kebijakan Tahun 2024 dengan topik Strategi Implementasi Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, Rabu (23/10)
Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup. Kalapas Curup (Ronaldo Devinci Talesa) dan seluruh jajaran ASN Lapas Curup mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan Tahun 2024 dengan topik Strategi Implementasi Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris secara virtual.
Diskusi mengenai implementasi Permenkumham No. 16 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta anggaran majelis pengawas Notaris sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam praktek notaris khususnya di provinsi Bengkulu.
Kegiatan diawali dengan Laporan Kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (Santosa). Beliau mengucapkan terimakasih kepada peserta dan narasumber yang telah mengikuti kegiatan diskusi ini. Dengan adanya diskusi ini, kita dapat menambah wawasan dan memahami implementasi Permenkumham No. 16 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta anggaran majelis Pengawas Notaris sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara implementasi dan peraturan nya. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh kepala BSK Hukum dan HAM yang diwakili oleh Kapus PPH Jamaruli Manihuruk.
dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab oleh Narasumber dari penyuluh Hukum ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (Zabidin), Direktur Perdata Dirjen AHU (C.Kristomo) dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (Candra Irawan)
Permenkumham ini menetapkan struktur organisasi majelis pengawas notaris yang terdiri dari 09 Orang yang berfokus pada bagaimana struktur ini dapat mendukung pengawasan yang lebih baik terhadap praktik notaris, serta memastikan bahwa ada alur komunikasi yang efektif antara pengawas dan notaris.
Dalam kegiatan ini salah satu poin penting yang dapat kita ketahui adalah prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota majelis pengawas.
Anggota Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 03 orang dari unsur Pemerintah dan 03 orang dari unsur Organisasi Notaris dan 03 Orang unsur akademisi. Kegiatan ini membahas kriteria pemilihan yang objektif, termasuk latar belakang pendidikan, serta pentingnya transparansi dalam proses ini untuk menghindari konflik kepentingan.
Serta kita dapat memahami terkait tugas dan fungsi sebagai notaris dan majelis pengawas yang dibentuk untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesi. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan implementasi Permenkumham ini dapat memperkuat integritas dan profesionalisme notaris di Indonesia.
