Rutan Bengkulu Siap Tindaklanjuti Temuan BPK RI Terkait Penggunaan LPG
Bengkulu – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bengkulu mengikuti rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada Kamis (8/5).
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah evaluatif dan perbaikan yang dilakukan Ditjenpas terhadap hasil temuan BPK RI dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia.
Rapat yang dipimpin langsung oleh pejabat dari Ditjenpas tersebut secara khusus membahas salah satu temuan BPK RI terkait penggunaan bahan bakar gas LPG di dapur lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).
Kepala Rutan Bengkulu, Yulian Fernando melalui Kasubsi Pelayanan Tahanan, Rafi Rizaldi menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti dan menyesuaikan seluruh kebijakan penggunaan LPG sesuai dengan arahan pusat dan peraturan yang berlaku.
“Kami mengikuti rapat ini sebagai bagian dari komitmen Rutan Bengkulu untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam hal penggunaan LPG di dapur,” ungkap Rafi usai rapat.
Masalah penggunaan LPG yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut berkaitan dengan efisiensi, keamanan, dan kelayakan prosedur penyediaan serta pengelolaannya. BPK RI menilai masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi pemakaian LPG 3 kg maupun LPG non-subsidi di beberapa lapas dan rutan, yang perlu ditangani segera untuk menghindari risiko pemborosan anggaran atau potensi pelanggaran.
Ditjenpas menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam rapat tersebut, di antaranya penertiban dokumen pertanggungjawaban, evaluasi kontrak pengadaan, serta pengawasan penggunaan LPG yang lebih ketat oleh satuan kerja. Selain itu, dilakukan pula pendalaman teknis mengenai pemilihan jenis LPG yang sesuai dengan ketentuan subsidi dan non-subsidi, guna menjamin keadilan distribusi dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.
Rutan Bengkulu menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan seluruh proses pengadaan dan penggunaan LPG sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Pihak Rutan juga akan melakukan koordinasi dengan kantor wilayah serta pihak terkait lainnya demi kelancaran implementasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
“Rapat ini sangat penting bagi kami sebagai pedoman untuk melakukan pembenahan, khususnya dalam tata kelola kebutuhan dasar narapidana dan tahanan seperti penyediaan makanan yang bergantung pada dapur rutan. Kami akan terus berbenah dan memastikan agar seluruh prosedur dilakukan sesuai dengan ketentuan,” pungkas Rafi.
