Dihadiri Menteri HAM, Rutan Bengkulu Hadiri Apel Pegawai Secara Daring
Bengkulu – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bengkulu mengikuti kegiatan Apel Bersama Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual pada Senin (14/7). Kegiatan ini diikuti oleh Karutan Bengkulu, Yulian Fernando beserta Pejabat struktural dan seluruh pegawai dari aula kantor utama.
Apel dipimpin langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Dalam arahannya, Natalius Pigai menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang bersih dan transparan di seluruh jajaran.
“Kita berada di kementerian yang menjadi wajah negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Saya ingin kita semua menjadi contoh birokrasi yang melayani, bukan dilayani,” tegas Natalius dalam sambutannya.
Sementara itu Yulian Fernando dalam keterangannya usai apel, menyatakan bahwa keikutsertaan Rutan Bengkulu dalam kegiatan ini menjadi bukti komitmen pihaknya untuk terus menjalin sinergi dengan seluruh jajaran di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi momentum untuk memperkuat semangat kami sebagai abdi negara. Arahan dari Bapak Menteri menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih baik dan lebih manusiawi,” ujar Yulian.
Apel bersama ini diharapkan menjadi agenda rutin yang mampu mempererat koordinasi lintas bidang di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan terjadi peningkatan semangat kerja, kesadaran akan peran strategis masing-masing pegawai, serta komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang unggul dan berkeadilan.
Rutan Bengkulu sendiri terus berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi, pembinaan narapidana berbasis hak asasi manusia, serta transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat. Apel ini menjadi salah satu langkah nyata dalam memperkuat arah kebijakan tersebut.
