Skip to main content
x

Penghapusan Red List, Benarkah Untuk Rakyat?

Oleh: Rosyati Mansur

Wartaprima.com - -Pandemi masih bersemayam di negeri ini, tapi pengahapusan Indonesia dari red list sudah dilontarkan oleh salah satu pihak kementerian, terkesan buru-buru sekali ingin diakui bebas covid-19. Sebenarnya apasih yang dikejar?

Ya, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia.com (26/9/021) Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pidatonya pada pertemuan sidang Majelis Umum PBB di New York, (24/9/2021) beliau meminta agar negara sahabat menghapus Indonesia dari red list Covid-19.

Penghapusan red list tentu bersebab, pasti ada maksud tertentu. Dimana diketahui bahwa saat ini Indonesia sedang berada pada masa ekonomi krisis akibat dari penerapat PPKM level 4, bahkan bisa dibilang ekonomi Indonesia sudah masuk ICU. Sehingga, diharapkan penghapusan Indonesia dari red list akan menjadi angin hangat bagi negeri ini, terutama dalam perkembangan pariwisatanya. Dengan mendiplomasi negara luar untuk menghapus Indonesia dari daftar merah perjalanan, tentu akan menarik kembali para wisatawan agar berkunjung ke negeri ini.  Ini dalah salah satu cara yang diupayakan utuk mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi negeri ini. Namun, yang manjadi pertanyaannya, benarkah penghapusan Indonesia dari red list covid-19 benar-benar bisa memulihkan negeri ini? Atau justru semakin menimbulkan masalah baru, dan negeri ini makin ambruk terpuruk?

Saat ini covid-19 memang sudah mulai mereda, tapi belum sepenuhnya menghilang baik di negera ini sendiri atau pun negara luar. Sehingga dengan begitu, jika kewaspadaan tidak dijaga dan negara ini mengabaikan itu semua, dikhawatirkan covid-19 quarter tiga akan kembali lagi menyerang negeri ini, dan itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Bahkan diberitakan di Kompas.com (27/9/21) kasus varian baru di Indonsia sudah muai muncul bahkan mencapai 3.032 orang pada 25 September 2021.

Harusnya negara lebih berhati- hati dalam bertindak, dan menjaga setiap kondisi masyarakatnya, walaupun kasus covid-19 ini sudah mengalami penuruan tapi  Pemerintah negeri ini tetap harus waspada. karena jika negara abai dan tetap membuka pariwisata dengan mengizinkan para mencanegara berkunjung ke Indonesia, semua itu bisa berakibat fatal nantinya. Negeri ini bukannya semakin maju, malah justru anjlok. Jangan sampai mengorban nyawa banyak orang hanya untuk materi yang itupun belum pasti.

Namun, bukan Demokrasi namanya jika semua kebijakan yang dilkaukan semata-mata untuk rakyatnya. Jangan pernah berharap kebijkan yang dilakukan dalam sistem akan berpihak kepada masyarakat luas. Karena pada dasarnya sistem Kapitalis-Demokrasi ini dibangun hanya untuk mereka yang punya modal (korporasi).  Tentu, ketika pariwistas ini dibuka maka akan ada benefit tersendiri  bagi para konglomerat hotel, pengelolaan tempat wisata, juga tempat makan, dan sebagainya. Semua itu hanya untuk kepentigan segelintir para pebisnis global, tidak untuk rakyat kecil.

Tarik ulur penyelasaian masalah  sudah biasa dirasakan didalam sistem ini, apalagi dalam mengatasi pandemi ini dari awal tidak ada langka pasti yang dilakukan. Ditarik ulur tanpa kepastian ternyata sangat menyakitkan. Sedikit demi sedikit keterpurukan hidup semakin disrasakan dan yang terkena dampaknya secara langsung adalah rakyat pada umumnya.

Begitulah jika penyelesain masalah diserahkan kepada Sistem Kapitalis-Demokrasi yang menjadi pertimbangannya bukanlah pada kemaslahatan untuk publik, tapi adalah untung-rugi. Jika itu mengutungkan, maka sekalipun itu merugikan publik tidak akan menjadi masalah. Hubungan yang terjadi adalah hubungan penguasa dengan pengusaha. Lalu bagaimana dengan islam? Tentu Islam punya langkah yang konkrit, sangat berbeda sekali dengan sistem Kapitalis-Demokrasi, di dalam islam tidak ada yang namanya konsep untuk - rugi, semua dilakukan untuk kemaslahatan semua orang, dan Islam hadir untuk menyelesaikan hajat orang banyak. Sehingga tidak akan yang hubungan diplomasi yang akan merugikan orang lain, ataupun pengelolaan pariwisata sebgai pendongkarak ekonomi. Tapi apa yang diandalkan adalah pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki dengan maksimal.

Dengan penerpan sistem ekonomi Islam secara kaffah, maka sangat memungkinkan untuk negeri tersebut bangkit dari keterpurukannya. Memanfaatkan seumber daya alam yang ada, dan tidak bergantung kepada negara lain, apalagi dengan menghidupi negera dari hasil hutang.

Jadi sesuatu yang mendesak yang harus dilakukan saat ini adalah bukan menghapuskan Indonesia dari red list covid-19, tapi yang harus dilakukan adalah menggantikan sistem Sekuler ini dengan Ssitem Islam. Islam punya solusi yang konkrit dalam penyelesaian segala persoalan, termasuk pandemi ini. Solusi yang dibawa oleh islam adalah solusi yang haq, jika solusi itu diterapkan maka persoalan hidup akan terlsesaikan, kedamaian dan kesejahteraaan akan dirasakan.

Maka sudah saatnya umat ini kepada Islam menerapkan aturan Allah seacara kaffah. Karena Islam diturunukan kepada manusia sebagai program solving kehidupan. Baik dalam hal individu, masyarakat ataupun Negara. Karena sejatiya Islam adalah rahmat bagi seluruh Alam. wallahu’alam bishowab[].

  • Total Visitors: 6058711