Sinergi Lintas Lembaga, Rutan Bengkulu Bersama Kanwil Ditjenpas Bengkulu Gelar Koordinasi ke Ombudsman
Bengkulu – Dalam upaya memperkuat sinergi antar-lembaga serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Bengkulu, Haposan Silalahi, melaksanakan kunjungan koordinasi ke Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu pada Rabu (4/6). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas IIB Bengkulu, Yulian Fernando, serta sejumlah pejabat struktural lainnya di lingkungan pemasyarakatan wilayah Bengkulu.
Kunjungan ini disambut hangat oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, yang secara langsung menerima rombongan di kantor Ombudsman setempat. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi yang intensif antar-lembaga negara, khususnya dalam bidang pengawasan dan pembinaan pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Haposan Silalahi menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas Bengkulu untuk terus memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan di lingkungan pemasyarakatan, termasuk Rutan dan Lapas di seluruh provinsi. “Kami menyadari bahwa sinergi dengan Ombudsman sangat penting, khususnya dalam pengawasan layanan publik agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Haposan.
Ia juga menambahkan bahwa Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik memiliki peran strategis dalam memberikan masukan serta rekomendasi perbaikan bagi institusi-institusi negara. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik menjadi kunci untuk menciptakan layanan publik yang bebas dari maladministrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Karutan Kelas IIB Bengkulu, Yulian Fernando, juga menyampaikan pandangannya terkait kunjungan koordinasi ini. Ia menekankan bahwa pelayanan publik di lingkungan rutan tidak bisa berjalan optimal tanpa keterlibatan dan masukan dari lembaga eksternal seperti Ombudsman.
“Kami sangat mengapresiasi koordinasi ini sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan di Rutan Bengkulu. Ombudsman adalah mitra strategis yang membantu kami melihat pelayanan dari sudut pandang pengguna layanan. Ini sangat penting agar kami bisa terus berbenah,” ujar Yulian.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya terbuka terhadap pengawasan serta siap menjalankan segala bentuk rekomendasi yang bertujuan untuk perbaikan. “Kami tidak alergi terhadap kritik atau masukan. Justru itu menjadi bahan evaluasi bagi kami. Yang paling utama adalah bagaimana pelayanan di Rutan bisa memberikan kepastian, keadilan, dan kemudahan bagi masyarakat dan warga binaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Kanwil Ditjenpas Bengkulu dalam membangun kemitraan yang konstruktif. Menurutnya, pendekatan kolaboratif seperti ini sangat diperlukan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pelayanan publik, khususnya di sektor pemasyarakatan yang rawan akan sorotan publik.
“Ombudsman selalu terbuka untuk bekerja sama dengan instansi mana pun, terutama dalam hal peningkatan pelayanan. Kami juga mendorong seluruh lembaga untuk terbuka terhadap pengawasan dan menjadikan evaluasi sebagai alat perbaikan, bukan sebagai ancaman,” tegas Mustari.
Pertemuan tersebut juga diisi dengan diskusi terbuka mengenai berbagai tantangan dan strategi peningkatan pelayanan di lingkungan Rutan dan Lapas, termasuk penguatan pengaduan masyarakat, transparansi pelayanan administrasi, serta peningkatan profesionalisme petugas pemasyarakatan.
Di akhir kunjungan, kedua belah pihak menyatakan komitmennya untuk terus menjalin koordinasi dan membuka ruang komunikasi yang lebih luas, termasuk melalui program-program pelatihan bersama dan pertukaran informasi yang berkala.
Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal kerja sama yang lebih solid antara Ditjenpas Bengkulu dan Ombudsman RI, dalam rangka menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih responsif, adil, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.
