BPKP Awasi Ketat Program Nasional di Kotamobagu, Wali Kota Tegaskan Nol Celah Penyimpangan
Kotamobagu,WartaPrima.com – Pemerintah Kota Kotamobagu memperkuat barisan pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis nasional. Komitmen itu ditegaskan dalam pertemuan antara Wali Kota dr. Weny Gaib, Sp.M dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan, Rabu (25/02/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dengan agenda yang jelas: memastikan seluruh program pemerintah pusat yang dijalankan di Kotamobagu berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan. Pemerintah daerah membuka ruang evaluasi secara transparan sebagai bentuk tanggung jawab publik.
Wali Kota menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus berbasis pada prinsip akuntabilitas dan efektivitas. Tidak boleh ada program yang berjalan tanpa pengawasan ketat, apalagi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Salah satu fokus pembahasan adalah sektor kesehatan, khususnya pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) serta program penanganan Tuberkulosis (TB). Program ini menjadi perhatian karena menyangkut pelayanan dasar dan kualitas hidup warga.
BPKP melalui perwakilannya di Sulawesi Utara melakukan evaluasi untuk memastikan implementasi program benar-benar memberikan dampak nyata.
Evaluasi tersebut mencakup aspek perencanaan, penggunaan anggaran, hingga capaian hasil di lapangan.
Heru Setiawan menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan sekadar formalitas administratif. BPKP ingin memastikan setiap kebijakan pusat yang diterjemahkan di daerah berjalan efektif dan tidak menyimpang dari ketentuan.
Di sisi lain, jajaran Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah didorong memperkuat sistem pengendalian internal. Koordinasi lintas perangkat daerah juga diminta lebih solid agar potensi risiko dapat dideteksi sejak dini.
Sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP ini menjadi langkah konkret membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Pesannya tegas: setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan, setiap program harus terukur, dan hasilnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat Kotamobagu.(Bams*/)
