Percepatan Infrastruktur Daerah, DPRD Provinsi Bengkulu Perjuangkan Dukungan Pusat
Bengkulu, Wartaprima.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, menyampaikan komitmen lembaganya dalam mengawal dan memperjuangkan dukungan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat sebagai upaya mengatasi keterbatasan fiskal daerah.
Sumardi menjelaskan, DPRD Provinsi Bengkulu secara aktif melakukan koordinasi dan komunikasi lintas lembaga di tingkat nasional. Dalam waktu dekat, unsur pimpinan bersama anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu telah melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Komisi V DPR RI, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta.
Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat dukungan pusat terhadap usulan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah bagi Provinsi Bengkulu, seiring dengan adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Bengkulu sebesar Rp347 miliar.
“Dengan adanya pengurangan TKD tersebut, pemerintah daerah tentu menghadapi keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, DPRD mengambil langkah strategis untuk memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan melalui dukungan pemerintah pusat,” ujar Sumardi.
Ia menambahkan, berbagai upaya dan pendekatan terus dilakukan agar Provinsi Bengkulu tetap menjadi prioritas dalam program pembangunan infrastruktur nasional, khususnya sektor jalan, jembatan, dan irigasi. Dalam rangka tersebut, pimpinan Banggar DPRD Provinsi Bengkulu juga menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang didampingi Kepala Pengelolaan Jalan Negara, Dr. Zepnat Kambu.
Dari hasil pertemuan tersebut, Sumardi mengungkapkan bahwa Provinsi Bengkulu telah mendapatkan alokasi program pembangunan infrastruktur untuk 10 ruas jalan yang dinilai strategis dan sangat dibutuhkan masyarakat. Pelaksanaan program tersebut telah dimulai pada triwulan ketiga tahun berjalan.
“Ini merupakan hasil sinergi dan kerja bersama antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Ke depan, kami berharap Bengkulu kembali memperoleh program Inpres Jalan Daerah maupun diskresi dari Kementerian PUPR pada tahun anggaran berikutnya, dengan dukungan Komisi V DPR RI dan DPD RI,” kata Sumardi, Selasa (15/12).
Lebih lanjut, Sumardi juga menyampaikan informasi dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR terkait rencana pembukaan kembali aplikasi SITIA (Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel) pada periode Januari hingga Maret mendatang, menyusul arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menurutnya, hal tersebut menjadi peluang strategis bagi pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu untuk kembali mengajukan usulan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi dan akuntabel. Ia berharap, jumlah ruas jalan yang mendapatkan persetujuan pada tahun mendatang dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ruas jalan yang saat ini telah dan sedang dikerjakan tersebar di beberapa kabupaten, seperti Kepahiang, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Mukomuko. Ini menjadi bukti bahwa upaya yang dilakukan membuahkan hasil dan akan terus kami lanjutkan demi kepentingan masyarakat Bengkulu,” tutup Sumardi. (adv)
