Gubernur YSK Tegaskan Perusak Hutan Akan Ditindak, Safari Ramadan di Bolsel Jadi Panggung Pesan Keras Soal Tambang Ilegal
Bolsel,WartaPrima.com-Perlindungan kawasan hutan di Sulawesi Utara ditegaskan sebagai garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Pemerintah provinsi memastikan tidak akan memberi ruang bagi aktivitas pertambangan yang dilakukan dengan cara merusak hutan atau membuka lahan secara liar.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), saat melakukan rangkaian Safari Ramadan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam kunjungan tersebut, ia memanfaatkan momentum pertemuan dengan masyarakat untuk menyampaikan sikap tegas pemerintah terhadap praktik tambang ilegal yang merusak hutan.
Menurut YSK, membuka tambang dengan cara menebang hutan secara liar bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius bagi keselamatan masyarakat. Kerusakan hutan, kata dia, berpotensi memicu bencana ekologis seperti banjir bandang, tanah longsor, hingga rusaknya keseimbangan lingkungan.
“Hutan adalah benteng kehidupan. Kalau dirusak hanya demi kepentingan tambang ilegal, dampaknya akan kembali ke masyarakat sendiri,” tegasnya di hadapan warga.
Dalam kesempatan tersebut, YSK juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap siapa pun yang terbukti merusak kawasan hutan. Aparat penegak hukum akan turun langsung melakukan penindakan jika ditemukan aktivitas tambang ilegal di kawasan lindung.
“Tidak ada kompromi bagi perusak hutan. Siapa pun yang membuka tambang dengan merusak kawasan lindung harus siap berhadapan dengan hukum,” ujarnya dengan nada tegas.
Meski bersikap keras terhadap aktivitas ilegal, pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menambang secara sah. Ia menegaskan bahwa aktivitas pertambangan rakyat harus berjalan melalui mekanisme resmi dengan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Menurutnya, penetapan WPR dilakukan melalui kajian teknis dan lingkungan yang ketat agar kegiatan pertambangan tidak menimbulkan kerusakan alam maupun ancaman bencana.
YSK mengungkapkan pemerintah telah mengevaluasi ratusan titik usulan wilayah tambang rakyat. Dari sekitar 232 lokasi yang diajukan, sejumlah titik langsung dicoret karena berada di kawasan yang berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan.
Selain menyampaikan pesan soal perlindungan hutan, Safari Ramadan di Bolsel juga dimanfaatkan YSK untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah daerah. Ia berharap momentum Ramadan menjadi penguat kebersamaan dalam menjaga daerah sekaligus membangun Sulawesi Utara secara berkelanjutan.(Bams*/)
