Kunjungan Gubernur ke BMR Diuji: Aktivis Desak Penangkapan Mafia PETI dan Audit Perusahaan Tambang
BMR- WartaPrima.com- Pernyataan sikap Rolandi Talib,SH- Aktivis Bolaang Mongondow Raya (BMR). Dalam Momentum kunjungan Gubernur Sulawesi Utara di wilayah Bolaang Mongondow Raya tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial. Kehadiran pemerintah harus menjadi jawaban atas kegelisahan panjang masyarakat, khususnya para penambang rakyat dan warga yang hidup di lingkar tambang.
Selama bertahun-tahun, aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terus menggerogoti gunung, merusak hutan, dan meninggalkan luka ekologis di tanah BMR. Dari perut bumi daerah ini, emas keluar dalam jumlah besar—puluhan bahkan ratusan kilogram. Namun ironisnya, hingga hari ini publik masih bertanya dengan nada curiga: siapa sebenarnya para pelaku di balik PETI itu?
Nama-nama mereka bukan rahasia. Masyarakat di lapangan mengetahui siapa yang bermain, siapa yang menjadi penghubung, hingga siapa pemodal yang berdiri di belakang aktivitas ilegal tersebut. Karena itu, sangat sulit dipercaya jika pemerintah dan aparat penegak hukum tidak mengetahui jaringan yang selama ini mengendalikan praktik PETI di BMR.
Kami menegaskan, Gubernur Sulawesi Utara tidak boleh bersikap diam atau berpura-pura tidak tahu. Jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat.
Di sisi lain, masyarakat yang hidup di lingkar tambang juga tidak boleh terus berada dalam bayang-bayang ancaman. Desa Bakan menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat harus menanggung dampak dari aktivitas tambang. Setiap musim hujan, banjir hampir selalu datang menghantui warga. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan masyarakat.
Lebih mengkhawatirkan lagi, aktivitas tambang PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) yang berada sangat dekat dengan permukiman warga memunculkan pertanyaan besar terkait keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Wilayah seperti Matali Baru juga berada dalam radius yang rawan terdampak jika terjadi kerusakan lingkungan atau kegagalan pengelolaan tambang.
Karena itu, kami mendesak Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, untuk segera memerintahkan audit menyeluruh dan transparan terhadap aktivitas tambang PT J Resources Bolaang Mongondow serta PT Bulawan Daya Lestari, khususnya terkait dugaan pelanggaran lingkungan, pengelolaan limbah, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekitar.
Jika pemerintah benar-benar serius menjaga sumber daya alam dan keselamatan rakyat Bolaang Mongondow Raya, maka tidak ada lagi ruang kompromi bagi mafia tambang maupun perusahaan yang abai terhadap aturan.
BMR bukan tanah untuk dijarah.
Emas di tanah ini harus memberi manfaat bagi rakyat, bukan menjadi bancakan segelintir mafia yang memperkaya diri di atas penderitaan masyarakat dan kerusakan alam.
