Skip to main content
x
Nasional
Laut Indonesia Akan Lebih Aman Jika Penegakan Hukum Laut Lebih Tegas

Laut Indonesia Akan Lebih Aman Jika Penegakan Hukum Laut Lebih Tegas

Wartaprima.com - Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yuridiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum dilaut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut.

   
Kapal asing juga bisa menikmati hak lintas transit di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, yang menghubungkan laut bebas atau zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan laut bebas atau ZEE yang lain. Dalam terlaksananya hak lintas bagi kapal asing ini, maka negara pantai harus dapat menjamin bahwa hak lintas tersebut dapat dinikmati oleh kapal asing termasuk dengan menjamin bahwa lautnya, baik laut teritorial maupun perairan kepulauan dalam keadaan aman.


Tetapi dalam hal ini sering dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan asing yang tidak bertanggung jawab , dengan melelakukan penagkpan pada wilayah laut Indonesia. Dan pada akhir-akhir ini marak sekali tertangkapnya nelayan asing yang melakukan penangkapan di wilayah laut bebas atau ZEE Indonesia.  Oleh sebab itu  harus adanya penegakan hukum dilaut yang tegas, agar laut Indonesia lebih terjaga dan aman.


Dalam hal penegakn hukum dilaut ini diperlukan sebuah system oprasi pada laut bebas Indonesia dengan melakukan penjagaan. Penjaggan ini haruslah dilaukan oleh aparat aparta penegak hukum laut. Oleh sebab itu harus dilakukannya pelaksannan pelatihan penegakan hukum laut.

Penegakan hukum di laut ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan personalisme dalam melaksanakan penegakan hukum laut guna merespon kondisi dinamika global, terutama kemampuan daya Tangkal terhadap ancaman-ancaman yang terjadi di laut berupa ancaman kekerasan, ancaman navigasi dan lancar aman pelanggaran hukum di laut lainnya. Pelaksanaan pelatihan penegakan hukum ini dilakukan karena adanya banyak ancaman pelanggaran hukum di laut, Oleh sebab itu dilaksanakan pelatihan penegakan hukum di laut ini berguna untuk meningkatkan kemampuan operasi di laut maupun kemampuan mempersiapkan dukungan hukum yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan hukum nasional maupun hukum internasional.

Dan pelatihan penegakan hukum laut ini dilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik yang dilakukan oleh aparat ntar aparat yang ditunjuk dalam kegiatan penegakan hukum laut agar mereka memahami tentang Apa saja hukum laut bagaimana, bentuk-bentuk tindak pidana yang ada di laut, Bagaimana teknik penangkapan dan penahanan kapal yang dinyatakan melawan prosedur dalam kegiatan yang dilakukan di laut sesuai dengan peraturan yang diatur, serta melakukan melakukan penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di laut.

Kegiatan pelaksanaan pelatihan hukum dilaut ini dilakukan oleh TNI AL. Berdasarkan Pasal 17 tentang penyidikan di Perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen, dan ZEEI dilakukan oleh perwira TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undangundang yang mengatur. Suspaidik atau kursus perwira penyidik merupakan kursus pelatihan yang dilaksanakan TNI AL terkait dengan penyidikan dan pemberkasan.

Kegiatan pokok dalam penyidikan di antaranya penyidikan tindak pidana. Penyidikan tindak pidana meliputi penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara. Dalam penyidikan ada beberapa administrasi sebagai kelengkapan isi berkas untuk peradilan, operasional, dan pengawasan. Pengawasan dan pengendalian penyidikan berkas perkara selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Pelatihan Suspaidik ini sangat berperan penting untuk menunjang tupoksi dan kewenangan Bakamla.

 
Sehingga dilakukannya latihan penegakan hukum di laut tahun ajaran 2020 yang dilaksanakan pada 2 November sampai tanggal 19 november 2020 yang dijalankan dengan program prioritas kepala staf angkatan laut atau pasal Laksamana TNI Yudo Margono terkait dengan adanya doktrin, operasi latihan, sistem pelatihan yang persible dan adaptasi terhadap dinamika situasi yang terjadi saat ini.

Pelatihan ini diikuti oleh komando utama TNI angkatan laut yaitu pushidrosal, komando lintas laut militer serta pangkalan utama angkatan laut atau Lantamal I samapai XIX. Kegiatan pelaksanaan latihan penegakan hukum di laut ini diikuti oleh 237 peserta yang dibagi kedalam empat kelompok gabungan yaitu Gabungan unsur perwira kapal Republik Indonesia sia dan Perwira pangkalan, dengan skenario latihan yang telah disiapkan termasuk permasalah permasalahan hukum yang terjadi yang membutuhkan solusi yang dinamika yang terjadi pada saat ini.

Dilakukannya pelatihan pelaksanaan hukum di laut ini untuk meningkatkan keamanan pada wilayah laut Indonesia, agar wilayah laut Indonesia terbebas dari nelayan nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan  dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan tanpa izin dari Indonesia.

Dilakukannya pelatihan pelaksanaan hukum di laut ini diharapkan nya kedepan akan terciptanya kedaulatan hukum laut yang tegas dan tidak ada lagi Tindak tindak pidana yang terjadi di laut Indonesia. Sehingga terciptanya laut Indonesia yang aman dan damai.

 

  • Total Visitors: 840287

Facebook comments

Promotion

Adsense Page