Kejar Dampak Ekonomi dari Ekspor Komoditas, Disdagkop Kepahiang Benahi Administrasi SKA
Kepahiang, Wartaprima.com - Pemkab Kepahiang mulai membenahi tata kelola administrasi ekspor komoditas unggulan daerah dengan menertibkan pencatatan Surat Keterangan Asal (SKA) barang bagi seluruh eksportir.
Langkah ini dilakukan agar setiap komoditas asal Kabupaten Kepahiang yang diperdagangkan ke luar negeri dapat tercatat secara resmi.
Dengan demikian, aktivitas ekspor tersebut tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan perekonomian daerah.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang, Herman Zamhari mengatakan, penataan administrasi ekspor ini mulai menjadi perhatian serius setelah keberhasilan pengiriman perdana kopi Kepahiang ke Italia beberapa waktu lalu yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI).
Pasca ekspor perdana tersebut, Pemkab Kepahiang bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, mulai melakukan konsultasi dan koordinasi terkait pentingnya pendataan komoditas ekspor melalui dokumen SKA.
"Penataan ekspor komoditi di Kabupaten Kepahiang ini mulai terbuka pasca kita melakukan ekspor kopi ke Italia tempo hari yang diinisiasi oleh BI. Setelah itu, bergulir konsultasi serta koordinasi intensif antar OPD, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga disepakati perlunya pencatatan terkait SKA barang agar ada dampak konkret bagi daerah," ucap Herman.
Ia menjelaskan, penertiban administrasi ekspor tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Pemkab Kepahiang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.
Regulasi tersebut telah mengalami perubahan keempat melalui Permendag Nomor 34 Tahun 2023. Selain itu, kebijakan penerbitan SKA juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Nomor 404 Tahun 2026 tentang Instansi Penerbit SKA.
Tak hanya berpedoman pada regulasi pemerintah pusat, Pemkab Kepahiang juga telah menerima surat edaran resmi dari Gubernur Bengkulu terkait kewajiban pencatatan SKA bagi pelaku usaha dan eksportir.
Dalam pelaksanaannya, kewenangan teknis penerbitan dan pendaftaran SKA berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bengkulu.
"Kita sudah mendapatkan edaran dari Gubernur secara langsung. Ke depan, kami berharap kepada segenap eksportir yang ada di Kabupaten Kepahiang, sebelum mengekspor barang agar terlebih dahulu melakukan pencatatan SKA komoditi tersebut," jelas Herman.
Herman menegaskan, tertib administrasi SKA bukan sekadar persoalan kelengkapan dokumen ekspor. Lebih dari itu, kebijakan ini dinilai memiliki sejumlah manfaat strategis bagi Kabupaten Kepahiang.
Setidaknya ada tiga keuntungan yang bisa diperoleh pemerintah daerah melalui pencatatan SKA secara tertib.
Pertama, Pemkab Kepahiang dapat memiliki basis data yang akurat mengenai volume komoditas unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri.
Kedua, data ekspor tersebut berpotensi menjadi salah satu dasar dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketiga, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan mengukur kinerja para eksportir secara lebih objektif berdasarkan data aktivitas ekspor yang tercatat secara resmi.
Selain itu, penataan administrasi ekspor ini juga menjadi langkah awal untuk memperjuangkan skema bagi hasil dari perdagangan komoditas unggulan Kepahiang.
Sebelumnya, Bupati Kepahiang Zurdi Nata telah menyampaikan harapan agar daerah bisa memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari melimpahnya komoditas unggulan, khususnya kopi, yang selama ini dipasarkan ke luar daerah maupun diekspor ke pasar internasional.
Herman menyebut, pencatatan SKA menjadi salah satu langkah konkret untuk mendukung harapan tersebut. Dengan adanya data ekspor yang jelas, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk memperjuangkan skema bagi hasil bagi Kabupaten Kepahiang.
"Sebelumnya kita mendengar usulan dari Bapak Bupati, agar Kabupaten Kepahiang dengan melimpahnya komoditi kopi yang dijual ke luar daerah maupun diekspor, seyogianya mendapatkan skema bagi hasil. Penataan pencatatan SKA ini merupakan salah satu langkah konkret ke arah sana," pungkasnya.
