Pegawai Rutan Bengkulu Diberikan Pengarahan Dalam Update Status Barang Milik Negara
BENGKULU - Rutan Kelas IIB Bengkulu mengikuti pengarahan percepatan update status Penetapan Status Penggunaan (PSP), Penghapusan, dan Sensus Barang Milik Negara (BMN) secara virtual yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (29/10) ini merupakan bagian dari upaya mendukung transisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, termasuk perwakilan dari Rutan Bengkulu. Dalam pengarahan tersebut, Perwakilan Ditjenpas menekankan pentingnya percepatan pembaruan status BMN guna memastikan bahwa setiap aset yang dikelola oleh masing-masing UPT tercatat dengan akurat dan sesuai dengan kebutuhan institusi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.
Dalam sambutannya, perwakilan Ditjenpas menjelaskan bahwa proses PSP, penghapusan, dan sensus BMN merupakan langkah strategis yang harus segera dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan institusi dalam menyambut perubahan struktural di tubuh Kemenkumham. Diharapkan dengan adanya pembaruan dan pemutakhiran data BMN, institusi dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan baru serta memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.
Pengarahan ini juga mencakup langkah-langkah teknis dalam melakukan update status PSP dan tata cara penghapusan aset yang sudah tidak lagi diperlukan atau rusak. Ditjenpas menekankan agar seluruh proses dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Karutan Bengkulu, Yulian Fernando menjelaskan, Rutan Bengkulu, dalam partisipasinya, turut menyatakan komitmen untuk mendukung penuh arahan yang disampaikan oleh Ditjenpas.
"Tentunya kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti instruksi ini dengan melaksanakan pembaruan data BMN sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Selain itu, kami juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan seluruh aset terdata dengan baik dan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan," tegas Yulian.
Dalam konteks perubahan Kemenkumham menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diharapkan Rutan Bengkulu dan seluruh UPT lainnya dapat beradaptasi dengan cepat serta mempersiapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan guna mendukung visi baru kementerian tersebut. Transisi ini diyakini akan memperkuat peran dan fungsi pemasyarakatan dalam meningkatkan pelayanan serta pengelolaan aset negara secara profesional dan bertanggung jawab.
Kegiatan pengarahan virtual ini juga diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana perwakilan dari berbagai UPT diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan kendala yang dihadapi dalam proses update BMN di lapangan. Perwakilan Ditjenpas menyatakan akan terus memberikan dukungan dan bimbingan agar seluruh UPT dapat menyelesaikan pembaruan status BMN sesuai target yang telah ditentukan.
