Rutan Bengkulu Hadiri Kegiatan Percepatan dan Perluasan Data Responden SPI KPK Secara Virtual
BENGKULU – Rutan Kelas IIB Bengkulu turut berpartisipasi dalam kegiatan percepatan dan perluasan data responden Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual pada Rabu (16/10) dan dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
SPI merupakan bagian dari langkah strategis nasional dalam menekan risiko korupsi serta meningkatkan integritas dan kualitas layanan publik di berbagai instansi pemerintahan. Survei ini melibatkan beberapa kategori responden, yaitu pegawai internal, masyarakat pengguna layanan, serta pakar yang dianggap memahami kondisi pemerintahan. Hasil survei ini akan dikumpulkan hingga akhir Oktober 2024.
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Ika Yusanti, dalam paparannya menyampaikan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mencapai target survei. “SPI melibatkan berbagai responden dari internal maupun eksternal, sehingga diperlukan sinergi seluruh unit kerja dalam memenuhi target pengisian survei,” ujarnya.
Ika juga menyoroti rekapitulasi sementara hasil survei internal dan eksternal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya, beberapa satker masih belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah percepatan agar semua unit kerja, termasuk Rutan Bengkulu, dapat memenuhi kuota responden tepat waktu.
Pelaksanaan SPI oleh seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Rutan Bengkulu, diharapkan dapat mendorong percepatan pengumpulan data responden secara menyeluruh. Dengan terpenuhinya target responden, diharapkan SPI mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai potensi risiko korupsi di berbagai unit kerja serta meningkatkan integritas dan transparansi pelayanan publik.
Sementara itu Karutan Bengkulu, Yulian Fernando mengatakan, Rutan Bengkulu berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya kegiatan ini dengan mengoptimalkan partisipasi seluruh pegawai dan pengguna layanan. Dengan keberhasilan SPI, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dapat terus meningkatkan mutu layanan dan akuntabilitas, selaras dengan visi nasional dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
"Partisipasi aktif semua pihak menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi dan memberikan layanan publik yang berkualitas. Untuk itu kami berkomitmen mendukung kegiatan ini," pungkas Yulian.
