Dugaan Korupsi Disparpora Kepahiang, Tiga Tersangka Lainnya Dinyatakan Lengkap
Bengkulu - Tiga Berkas perkara dugaan korupsi kegiatan belanja barang dan jasa serta belanja modal di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten Kepahiang tahun 2023 telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
Dikatakan Kepala Bidang Humas Polda Bengkulu, Kombespol. Imam Wijayanto sebelumnya Polda telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan berkas tiga orang tersangka yang telah ditetapkan penyidik subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu, telah dinyatakan lengkap dan menunggu penyerahan berkas, barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan.
Para tersangka ini yakni, EA selaku Bendahara Pengeluaran Periode Januari s.d Agustus 2023. Kemudian tersangka IH selaku PPTK Periode Januari s.d Agustus 2023. Dan tersangka RAS selaku Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kepahiang Periode Agustus s.d Desember 2023.
"Dapat kami sampaikan perkara dugaan Korupsi Disparpora Kepahiang Berkas Perkara atas nama tersangka RS, EA dan IH telah resmi dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Bengkulu, hingga saat ini empat berkas sudah rampung p. 21," kata Kombespol. Imam Wijayanto, Jumat (17/11/2026).
Dugaan manipulasi kegiatan dan pekerjaan ini meliputi Perjalanan Dinas, Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)/ Bahan Cetak, Belanja makan minum, belanja alat listrik dan pekerjaan konstruksi 7 paket tahun 2023 senilai Rp 6,2 Miliar.
Berdasarkan laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Kegiatan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 senilai Rp.1.6 Miliar.
Polda Bengkulu telah melakukan penyitaan aset terhadap para tersangka, ini dilakukan guna pemulihan kerugian negara atas dugaan korupsi yang dilakukan, diantaranya pengembalian yang tunai, tanah dan bangunan berupa sertifikat dan mobil.
Atas perkara ini polisi menjerat tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan
berdasarkan penyesuaian kualifikasi yuridis Pasal 603 dan Pasal 604 Jo Psal 20
huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Lampiran III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
