Tindak Lanjuti Keluahan Masyarakat, Komisi II DPRD BS Cek Persoalan Langkanya Pupuk Bersubsidi
Bengkulu Selatan, Wartaprima.com - Banyaknya keluhan masyarakat petani Bengkulu Selatan terkait dengan permasalahan pupuk bersubsidi. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan cek lokasi. Selasa (31/01/2023).
Lokasi yang di datangi para wakil Rakyat itu adalah Desa Suka Ramai Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II DPRD Bengkulu Selatan sempat berbincang langsung dengan pengurus Kelompok Tani Desa Suka Ramai Kecamatan Air Nipis. Selain dengan kelompok tani, mereka juga berbincang langsung dengan pemilik gudang, petani, dan pemerintah desa setempat untuk mendengarkan penjelasan terkait permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi yang sering terjadi selama ini.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Holman, S.E menyampaikan, dirinya bersama anggota lainnya langsung cek lokasi lantaran sering mendapat informasi terkait permasalah pupuk bersubsidi.
Sebelumnya Komisi II DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan sering mendapat laporan dari masyarakat tentang beberapa permasalahan pupuk bersubsidi. Diantaranya sering keterlambatan distribusi pupuk yang tidak sesuai dengan musim penggarapan lahan. Misalnya saat musim tanam pupuk bersubsidi belum ada, petani terpaksa membeli pupuk non subsidi.
Menurut Holman, SE hal ini dikarenakan minimnya kuota pupuk bersubsidi, akibatnya banyak petani yang tidak kebagian jatah pupuk bersubsidi. Padahal pupuk sangat diperlukan untuk kebutuhan tanaman agar hasil melimpah. Petani juga mengeluhkan sulitnya prosedur mendapatkan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tan
Terkait dengan persoalan tersebut, Komisi II akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait, diantaranya BPP, PPL, Dinas Pertanian, dan Bank Mandiri. Hal itu untuk mendapat penjelasan terkait permasalahan pupuk bersubsidi.
"Temuan kami turun ke lapangan ini akan segera ditindaklanjuti. Minggu depan akan dipanggil pihak-pihak terkait. Permasalahan pupuk bersubsidi ini perlu segera diselesaikan, karena ini menyangkut kebutuhan para petani," kata Ketua Komisi II, Holman.
