Skip to main content
x
Foto: Pemerintah Kota Kotamobagu kembali melakukan perombakan di jajaran pejabat tinggi pratama (eselon II) Di Aula Kantor Wali Kota.

Rotasi Eselon II Digelar, Weny Gaib Perkuat Barisan dan Tekankan Kinerja Tanpa Kompromi

Kotamobagu,WartaPrima.com— Pemerintah Kota Kotamobagu kembali melakukan perombakan di jajaran pejabat tinggi pratama (eselon II), Rabu (11/2/2026), di Aula Kantor Wali Kota. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Wali Kota dr. Weny Gaib dan Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat terus melakukan pembenahan internal untuk mempercepat kinerja birokrasi.

Rotasi dipimpin langsung oleh Wali Kota, didampingi Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, serta dihadiri seluruh pejabat struktural Pemkot Kotamobagu.

Sejumlah posisi strategis mengalami pergeseran. Yusrim Mantalin dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Moh. Agung Adati mengemban tugas sebagai Asisten Administrasi. Dinas Ketahanan Pangan kini dipimpin Adnan Masinae, sementara Badan Kesbangpol dipercayakan kepada Refli Mokoginta.
Selain itu, Rahfan Mokoginta ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Daerah untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Wali Kota sebagai bentuk penegasan tanggung jawab moral dan profesional atas amanah yang diberikan.
Dalam arahannya, Weny Gaib menegaskan bahwa rotasi ini bukan sekadar formalitas atau rutinitas tahunan, melainkan langkah evaluatif berbasis kebutuhan organisasi. Ia meminta seluruh pejabat bekerja cepat, adaptif, dan tidak terjebak pada pola kerja lama.

“Tidak ada ruang bagi pejabat yang bekerja biasa-biasa saja. Tunjukkan kinerja nyata, jaga integritas, dan hadir sebagai solusi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, seluruh pejabat menandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas. Dokumen tersebut menjadi kontrak moral sekaligus indikator evaluasi capaian kerja ke depan.

Dengan pergeseran ini, Pemkot Kotamobagu menegaskan arah kebijakan birokrasi yang lebih dinamis, akuntabel, dan berorientasi hasil, demi memastikan pelayanan publik berjalan maksimal.(Bams*/)