Dukungan Keuangan Dalam Peningkatan Kualitas SDM
Wartaprima.com - Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, memaparkan tentang dukungan keuangan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
“Masalah SDM ini tantangannya masalah output gap dan bonus demografi, serta middle income trap, ini adalah tantangan Indonesia maju pada 2045 dan tidak luput dari dua elemen utama, yaitu pendidikan dan kesehatan, kedua elemen ini yang menjadi perhatian kita semua,” kata Astera.
Menurutnya, kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan untuk menciptakan APBN yang produktif, hal ini ditopang oleh sosialisasi yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk menciptakan APBN yang tepat sasaran dan kredibel.
“Kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan untuk menciptalan APBN yang produktif, pruden dan kredibel. Besok juga kami akan mengadakan sosialisasi transfer dan dana desa setelah penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) oleh Ibu Menkeu,” ujarnya.
Adapun dukungan Kementerian Keuangan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM sesuai arahan presiden dalam program prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut:
Pertama, bidang kesehatan sebesar Rp 132,3 triliun dengan rincian PBI JKN sebanyak 96,8 juta orang: prevalansi stunting dengan bantuan atau koordinasi 13 kementerian atau lembaga: persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas hingga 95 persen: kepesertaan KB melalui peningkatan akses kepada 31,6 juta jiwa: dan perbaikan fasilitas kesehatan.
Kedua, bidang pendidikan sebesar Rp 508,1 triliun dengan rincian Program Indonesia Pintar (PIP) ke- 20, 1 juta siswa: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke hampir 60 juta siswa: Bidikmisi dan KIP kuliah ke- 818 ribu mahasiswa: beasiswa LPDP ke lebih dari 20 ribu mahasiswa: pengembangan vokasi: tunjangan profesi guru; dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah.
“Pendidikan kita ini kita tau salurannya ada dua, yaitu kemendikbud dan kemenag. Kita lihat dari belanja negara yang pertama, ini menjadi prioritas dalam pembanguan SDM yang berkualitas dan ini perlu ditingkatkan terus,” imbuhnya.
Ketiga, bidang perlindungan sosial sebesar Rp 375,2 triliun yang dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 29,1 triliun: serta bantuan pangan atau kartu sembako sebesar Rp 28,1 triliun.
“Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan langkah prioritas untuk mewujudkan transformasi Indonesia menjadi negara maju,” pungkasnya. (kemendagri)
